PERAN BAGIAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI - Chusnul Chotimah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Abstract The problem in the area of land not just about the issue of ownership and the rule of law, but it is also a problem in politics. By doing so, then problem arise about: "What is the role of the land of government districtÂ  of MalangÂ  in order to complete the land dispute and why in order to complete the land dispute, the land of government district ofÂ  Malang apply theÂ  mediation?. The goal in the writing of this is to know and investigated the role of the land in the conflict settlement land disputes and to determine and to examine the reasons/the settlement of land disputes through mediation is applied by the government district of Malang. While the benefits of writing is expected to provide contributions to the development of the law sciences, contributing to the academics, legal practitioners, traditional leaders, and the community. The research method used in writing this thesis is research by using the method of approach to the terms of jurisdiction, empirical. Base on the result of research has been done, then for the problem that can first be concluded that as a mediator in helping the settlement of disputes of land in this part of the government district of Malang had a role as a mediator who is neutral. As for the problem of the second such us of the land of government district of Malang in the settlement of disputes of land using. The mediation is as follows. Mediation is expected to resolve disputes quickly and in terms of cost is relatively inexpensive; Mediation more focused on behalf of the parties are realÂ  and on the needs of emotion or psychologically; mediation the parties to act and directly in resolving their conflict; and mediation as well as provide opportunities for the parties to do control directly toÂ  the process and the result of deliberation. Â  Key words: disputes of land, mediation, the government district of malang Abstrak Masalah di bidang pertanahan tidak hanya sekedar persoalan atas kepemilikan dan tegaknya hukum saja, akan tetapi juga menjadi persoalan dibidang politik. Dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai: â€œBagaimanakah peran bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyelesaian sengketa tanah dan Mengapa dalam penyelesaian sengketa tanah bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang menerapkan jalur mediasi?â€. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan meneliti peran bagian pertanahan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah serta untuk mengetahui dan meneliti alasan/jalur penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang diterapkan oleh bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa Selaku mediator dalam membantu penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang berperan sebagai penengah yang bersifat netral. Sedangkan atas permasalahan yang kedua yakni mengenai alasan bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah mengunakan proses mediasi adalah sebagai berikut: mediasi diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan dari segi biaya relatif murah; mediasi lebih memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka; mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk berperan serta secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka; dan mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap proses dan hasil musyawarah. Â  Kata kunci: sengketa tanah, mediasi, pemerintah kabupaten malang