PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENILAI PUBLIK: PERSPEKTIF HUKUM PROFESI DI INDONESIA - Fauzan Ananda; Salmon Ginting; Roni Pandiangan (SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial, 2026)
Perkembangan sektor ekonomi dan pembangunan di Indonesia mempengaruhi kebutuhan akan jasa penilai publik yang semakin vital. Meskipun profesi ini memiliki peran strategis, perlindungan hukum yang ada masih belum cukup memadai, mengingat ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh penilai publik dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum bagi penilai publik dan bagaimana perspektif hukum profesi dapat mempertegas hak bagi profesi penilai publik untuk mendapatkan perhatian yang setara dengan profesi lainnya sesuai apa yang merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis peraturan yang ada dan membandingkannya dengan pengaturan di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada saat ini tidak cukup memberikan perlindungan terhadap penilai publik, mengakibatkan ketidakpastian dan risiko hukum yang besar. Kesimpulannya, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur profesi penilai publik untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan komprehensif, serta untuk menjaga independensi dan akuntabilitas profesi ini dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.