PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BERDASARKAN PASAL 34 PERATUTAN PEMERINTAH NOMOR 99 Tahun 2012 TENTANG SYARAT Dan TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang) - Ellen Ibtida’u Royan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Ellen Ibtida’u Royan, Lutfi Effendi, Setiawan Nurdayasakti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ellenollen@yahoo.com Abstrak Pembinaan narapidana merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam berbagai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana, salah satunya adalah menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.Dalam pelaksanaan pembinaan, narapidana mendapatkan haknya yaitu remisi. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa tahapan.Di dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan pembinaan narapidana terdiri dari empat tahapan. Semua narapidana memiliki hak yang sama untuk memperoleh remisi kecuali dalam Pasal 34 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan tentang perbedaan persyaratan memperoleh remisi. Kata kunci : pembinaan, pelaksanaan pembinaan narapidana, remisi, pelaksanaan pemberian remisi