IMPLEMENTASI PASAL 52 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang) - Shofaatin Mardiah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Shofaatin Mardiah, Dr. Yuliati, SH, LLM dan Yenny Eta W., SH, M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : shovamardia@gmail.com Â  Abstrak : Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen antara konsumen dan Lembaga Pembiayaan Konsumen di BPSK Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitan yuridis empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan populasi dan sampel dengan cara purposive sampling, serta bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menyatakan data yang diperoleh dari responden secara obyektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia. Penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan proses yang dijalani kedua belah pihak dalam bersengketa di BPSK juga sudah sesuai dengan isi pasal 52 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Malang tidak terlepas dari adanya beberapa faktor-faktor yang mejadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaanya.