PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI UNJUK RASA YANG MENGARAH PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi di Kepolisian Resort Kediri) - Cahyaning Triasih (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Cahyaning Triasih,  Dr.Bambang Sugiri, SH., M.S, Paham Triyoso, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Cahyaning.triasih@yahoo.co.id   ABSTRAK Polisi sebagai institusi negara mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan untuk dapat menjalankan fungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman dan pelayanan untuk warga masyarakat Republik Indonesia. Warga masyarakat berharap supaya polri sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban negaranya. Muncul permasalahan yang dihadapi anggota polri dalam melakukan pengamanan unjuk rasa. Tindakan para pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada seringkali menimbulkan dampak yang negatif yang dirasakan oleh setiap individu maupun kelompok / instansi di masyarakat. Adanya Tindak pidana kekerasan yang dapat menyebabkan unjuk rasa menjadi tidak kondusif dan melanggar aturan  dalam Undang-undang Nomor Nomor  9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Penegakan hukum kepolisian harus di tegakkan agar unjuk rasa tidak mengarah pada Tindak Pidana Kekerasan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Unjuk rasa, Tindak Pidana Kekerasan.