Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh - Muklis Muklis; Finasir Finasir; Nurliana Nurliana (Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2022)
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari pelayanan, karena dalam rangka mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan yang dibutuhkan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang bersifat pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau Negara. Adanya berbagai masalah yang terjadi dalam pelayanan administrasi, maka penting untuk melihat bagaimana pelayanan publik pemerintah agar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Terdapat tiga permasalahan utama yang berkaitan dengan tata kelola pelayanan administrasi. Ketiga permasalahan tersebut dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai, yaitu: masalah absensi, kehadiran, serta pemakaian seragam dinas. Kemudian aturan jam kerja belum dipatuhi secara maksimal, sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyelenggaraan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien. Tujuan Penelitian ini untuk: (1) Untuk mengetahui Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. (2) Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penyelengaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Hasil pada penelitian ini menunjukkan kehandalan pada pelayanan administrasi kepegawaian telah berjalan dengan baik. Daya tanggap pada pelayanan administrasi kepegawaian tergolong baik. Hambatan administratif tidak menjadi hambatan bagi palayanan administrasi kepegawaian, namun akan lebih baik lagi apabila anggaran untuk bidang palayanan administrasi kepegawaian dlingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh ditingkatkan. Hambatan politis tidak menjadi hambatan bagi palayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.