Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan - Ida Nurjana Tamba; Vinolya Lidevia Br Manik; Rian Simanjuntak; Halking (Jurnal Dunia Pendidikan, 2026)
Pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan terdepan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola potensi lokal berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengidentifikasi program dan kebijakan yang dijalankan, serta mengungkap faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), berbagai aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat disampaikan secara langsung, dengan keterlibatan tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, dan perwakilan masyarakat lainnya. Keterlibatan ini tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pengawasan pembangunan, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan desa. Pembangunan desa dijalankan sesuai prioritas yang disepakati dalam Musrembangdes dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran desa, sementara evaluasi pembangunan masih mengandalkan monitoring dari pihak kecamatan yang kemudian menjadi dasar perbaikan program. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan optimal sebagai lembaga pengawas dalam setiap musyawarah dan pelaksanaan program desa.