PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ILLEGAL SATWA YANG DILINDUNGI OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur) - Saadah Amaliah Safaruddin (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Saadah Amaliah S, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS., Dr. Bambang Sugiri, SH., MS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bliza.lia@gmail.com ABSTRAK Penegakan hukum atasUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, dirasa kurang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, khususnya atas satwa yang dilindungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana bentuk Penegakan Hukum perdagangan illegal atas satwa yang dilindungi, serta memahami kendala yang dihadapi oleh penyidik PPNS.Â  penegakan hukum perdagangan illegal atas satwa yang dilindungi oleh Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, hanya dapat dilaksanakan apabila; bersama-sama dengan Kepolisian membentuk suatu Tim Gabungan, Tersangka tertangkap tangan, serta adanya pelimpahan perkara dari Kepolisian maupun Penyidik PPNS lain kepada Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Adapun dalam praktiknya dilapangan kendala yang dihadapi Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penegakan hukum perdagangan illegal atas satwa yang dilindungi terdiri dari beberapa faktor, yaitu dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Kata Kunci: Perdagangan illegal, satwa yang dilindungi.