IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEKERJA DALAM HAL UPAH DI KANTOR NOTARIS (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 88-98 TENTANG KETENAGAKERJAAN) - Ganang Dwi Cahyono (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Abstract This study aims to determine the application of the rights of workers, especially in the areas of wages in IMPLEMENTATION MEETING THE RIGHTS OF WORKERS IN THE EVENT OF WAGES (ANALYSIS OF LAW NO. 13 TH 2003 ARTICLE ON LABOUR 88-98) A case study in Blitar. The method used in the study is the empirical method, with specification of juridical sociological research, the data source used is the technique used to collect primary data in this study is through interviews (interview). The population in this study are all relevant parties in the framework of the implementation of Law No. 13 of 2003 on wage Compliance Employment Related Workers On Notary Office in Kota Blitar ie Notary Office Notary, Manpower officials, and some workers at the office of the notary. The sample in this study were taken by means of stratified sampling. The sample of respondents is the party that represents the Notary Office, the Notary. To provide data and information relating to the implementation of Law No. 13 of 2003 on the Employment Related Fulfillment Workers' Rights On Notary Office. The data obtained are presented in a systematic and qualitative data analysis. Based on the study done empirically it can be concluded that there is still lack of clarity about the rights of workers, especially in the wage bill still does not meet the rights that should be in getting these workers. Proved that there is still a notary that reward workers under MSEs should refer to the determination of wages councils city or county, in 2016 UMK Kota Blitar = Rp1.394.000, the notary who pay their employees under the Act Ketenagakerjaan.Menurut UMK certainly violates Article 90 paragraph (1) of the Act No. 13 Year 2003 ( "Labor Law") Key words: workers' rights, the notary, the Labor Law, the empirical method Â  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tentang hak-hak pekerja khususnya dalam bidang upah dalam IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEKERJA DALAM HAL UPAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 13 TH 2003 PASAL 88-98 TENTANG KETENAGAKERJAAN) Studi kasus di Blitar. Metode yang digunakan dalam Penelitian adalah metode empiris, dengan spesifikasi penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (interview). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Pemenuhan upah Pekerja Di Kantor Notaris Di Kota Blitar yaitu Notaris di Kantor Notaris, Pejabat Disnaker, dan beberapa pekerja di Kantor notaris. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara stratified sampling. Sampel responden tersebut adalah pihak yang mewakili Kantor Notaris, yakni Notaris. Untuk memberikan data dan informasi berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di Kantor Notaris. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang di lakukan secara empiris dapat disimpulkan bahwa masih ada ketidak jelasan tentang hak pekerja khususnya di dalam pengupahan yang masih belum memenuhi hak yang seharusnya di dapatkan pekerja tersebut. Terbukti bahwa masih ada notaris yang memberi upah pekerjanya dibawah UMK yang seharusnya mengacu pada penetapan dewan pengupahan kota atau kabupaten, UMK 2016 Kota Blitar = Rp1.394.000, notaris yang menggaji karyawannya dibawah UMK tentunya melanggar UU Ketenagakerjaan.Menurut Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (â€œUU Ketenagakerjaanâ€) Kata kunci: hak pekerja, notaris, UU Ketenagakerjaan, metode empiris