Evaluasi Kinerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Makassar 1A Khusus dalam Prespektif Good Governance - Erni Andriani; A. Aditya Arya Saputra; Kasrul Kasim; Muh Fuad Randi (Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kinerja pegawai pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dalam perspektif good governance. Evaluasi kinerja pegawai merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas organisasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan lembaga peradilan. Prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme menjadi dasar dalam penilaian kinerja pegawai di lingkungan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan evaluasi kinerja pegawai dan good governance. Teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan, penelaahan, dan interpretasi berbagai referensi yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja pegawai dalam perspektif good governance memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta profesionalisme pegawai pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Penerapan sistem evaluasi kinerja yang baik mampu mendorong akuntabilitas, disiplin kerja, transparansi, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti pengawasan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum maksimalnya penerapan prinsip transparansi dalam organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja pegawai pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dalam perspektif good governance perlu terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi pegawai, serta penerapan prinsip tata kelola yang lebih efektif dan transparan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.