Pentingnya Pelaksanaan Audit Internal Mandiri sebelum Pengajuan Sertifikasi Halal Skema Self-Declare bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil - Orchidea Rachmaniah; Yeni Rahmawati; Siti Nurkhamidah; wahyu Meka; Fahmi Fahmi; Achmad Roesyadi; Sri Rachmania Juliastuti; Mahfud Mahfud; Donny Satria Bhuana; Andi Rahmadiansah (Sewagati, 2026)
Undang-undang No 33 Tahun 2014, Pasal 4, mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal tersebut diikuti dengan adanya skema pengajuan self-declare khususnya untuk usaha skala mikro kecil. BPJPH telah menerbitkan sebanyak 337.573 SH dengan skema self-declare pada periode Oktober 2024 s.d Juni 2025. Adanya peningkatan pengajuan permohonan sertifikasi halal, khususnya skema pengajuan self-declare menuntut peranan penyelia halal yang juga bertugas sebagai auditor internal pada skala usaha mikro kecil. Namun, kegiatan audit internal yang dilakukan oleh P3H hanya dilaksanakan saat awal proses verifikasi dan validasi terhadap pengajuan permohonan sertifikasi halal di lokasi usaha. Untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan JPH, audit mandiri dapat dilakukan pelaku usaha/pemilik skala mikro kecil yang sekaligus berperan sebagai penyelia halal dengan menggunakan form audit internal yang telah disediakan oleh BPJPH. Sehingga keberlanjutan pencatatan dan pemantauan ada tidaknya perubahan signifikan dalam proses produksi, seperti pergantian bahan baku ataupun penggantian pemasok dapat senantiasa dipantau dan diawasi.