Analisis Perbandingan Efektivitas SIMDA dan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah - Christina Fatricia Karamu; Fajar Sriningsih; Sri Yuni; M. Ichsan Diarsyad (RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah, yaitu staf Sub Bagian Keuangan dan Aset serta pegawai Sub Bagian Perencanaan. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan SIMDA dalam aspek integrasi sistem, transparansi, akurasi laporan, dan standarisasi pengelolaan keuangan daerah. SIPD memungkinkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara online dan terintegrasi secara nasional sehingga mempermudah proses monitoring dan pengawasan. Namun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti server lambat, error sistem, gangguan jaringan internet, serta proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Di sisi lain, SIMDA dinilai lebih stabil dan mudah digunakan karena telah diterapkan dalam jangka waktu yang lama sehingga pegawai lebih memahami alur kerja sistem tersebut. Akan tetapi, SIMDA memiliki keterbatasan dalam integrasi data karena belum terhubung secara nasional. Dengan demikian, SIPD dinilai lebih efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel, meskipun optimalisasi implementasinya masih memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia.