Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dalam Penerapan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Online di Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Wemppy Ardi Yanto; Muhammad Firzah (Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dalam penerapan SKRB Online di Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Digitalisasi dalam layanan publik, khususnya dalam sektor transportasi, menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pengujian tipe kendaraan bermotor. Sistem SKRB Online diterapkan untuk mendukung percepatan layanan kepada perusahaan karoseri dalam memperoleh pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan sistem akibat gangguan teknis, serta keterbatasan infrastruktur yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi langsung terhadap penerapan SKRB Online, serta studi dokumentasi terkait regulasi dan prosedur pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SKRB Online telah berjalan cukup efektif, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta operator yang responsif dalam melaksanakan proses pengesahan. Namun, hambatan utama masih berasal dari stabilitas jaringan internet, kurangnya tenaga operator yang terampil, serta disiplin dalam melengkapi dokumen persyaratan yang memengaruhi ketepatan waktu layanan. Sebagai upaya perbaikan, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis aplikasi SKRB Online, perbaikan infrastruktur jaringan internet, serta optimalisasi sistem pengelolaan layanan berbasis digital agar lebih terintegrasi. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini juga diperlukan guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik yang berbasis teknologi. Dengan optimalisasi penerapan SKRB Online, diharapkan tata kelola pengujian tipe kendaraan bermotor dapat semakin transparan, cepat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; SKRB