INKONSISTENSI PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2012 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1953 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (UUPA) DALAM PENGATURAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH - Della Ismi Indriyan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Della Ismi Indriyan, Imam Kuswahyono, M.Hamidi Masykur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dellaismiindriyan@gmail.com Abstrak Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatar belakangi oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau disebut dengan â€œSurat Tanah Hijauâ€ dan menarik uang retribusiÂ  atas tanah yang dikuasainya serta diklaim sebagai barang milik daerahnya yang perolehannya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012, selanjutnya disebut Tanah yang diterbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) sebagian tidak memiliki alas hak atas penguasaan tanah dan penarikan uang retribusi dikarenakan tanah yang dikelurkan IPT sebagian belum terdapat sertifikat Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL). Hal ini juga tidak mencerminkan nilai-nilai terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Penelitian Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teknik diskriptif kuantitatif dan hermeneutik. Kata Kunci : Inkonsistensi, Peraturan Daerah, Kota Surabaya, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang , Hak Pengelolaan.