PELAKSANAAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Studi di Pemerintah Kota Malang) - Nur Hasanah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Nur Hasanah, Prof. Dr. Surdarsono, SH., MS., Haru Permadi, SH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nurkh17@gmail.com Â  Abstrak Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Penelitian ini dilatar belakangi dari pembinaan dan pengawasan Dinas Sosial pada Lingkungan Pondok Sosial sebagai penyelenggara penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dinilai kurang maksimal. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa kendala dilapangan yang menghambat terlaksananya pembinaan dan pengawasan meliputi produk hukum, petugas penegak hukum yang sangat minim, sarana dan fasilitas kurang memadai, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan faktor budaya anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang tidak dapat dihilangkan. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial saat ini dengan membagi jadwal untuk petugas secara bergantian melakukan pembinaan dan pengawasan, menggunakan kendaraan pribadi petugas, memberikan rekomendasi pada klien yang membutuhkan penanganan ekstra. Adapun saran dari penulis untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara merevisi Peraturan Daerah tersebut, menambah petugas untuk Dinas Sosial dan Lingkungan Pondok Sosial, meningkatkan sarana dan fasilitas, sosialisasi yang lebih ditingkatkan lagi terhadap masyarakat, meningkatkan kinerja petugas. Kata Kunci : efektivitas, penanganan, anak jalanan, gelandangan, pengemis.