AKIBAT HUKUM PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN ATAS TANAH BENGKOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA - Nadiyah Nadiyah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Abstract This journal discusses the legal consequences of the changes the village into the village on a crooked land after the enactment of Law No. 6 of 2014 about the village, in Act No. 6 of 2014 on the village (LN 2014-7, TLN 5495) contained in Article 11 paragraph 1 village can be turned into a village, while paragraph 2 of the village turned into a village of its assets to an asset or a local government district of the city. Change is also subject to the approval of the citizens residing in the village, and therefore as a citizen in the village in which they live should really think about what impact this change in status, because after the change of the village head and village will be laid off nicely by regents or mayors of the local government. The purpose of this study to analyze the concept of the rule of law on the ground crooked come. Normative law research. approaches used approach to the concept. Result is a normative legal research. Results of normative legal research, obtained the answers to existing problems, ie converted into a crooked land use rights as outlined in the VI conversion provisions that originally belonged to the village or the village administration. The concept of the future rules crooked land had to beg for the right to be the former village assets into assets by way of rights application to the competent authority on the ground that the use rights.   Key words: village, village and land of crooked   Abstrak Jurnal ini membahas tentang akibat hukum perubahan desa menjadi kelurahan atas tanah bengkok setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (LN 2014-7, TLN 5495) yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1 desa dapat berubah menjadi kelurahan, sedangkan ayat 2 desa berubah menjadi kelurahan asetnya menjadi aset pemerintah daerah kabupaten atau kota. Perubahan itu juga harus mendapat persetujuan dari warga yang berada di desa tersebut, maka dari itu sebagai warga di desa yang mereka tinggali harus benar-benar memikirkan bagaimana dampaknya perubahan status tersebut, karena setelah perubahan maka kepala desa dan perangkat desa akan diberhentikan secara baik-baik oleh bupati atau walikota pemerintah daerah tersebut. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis tentang konsep aturan hukum tentang tanah bengkok yang akan datang. Jenis penelitian hukum normatif. pendekatan  masalah yang  digunakan pendekatan  konsep. Hasil penelitian hukum normatif adalah. Hasil penelitian hukum normatif, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu tanah bengkok dikonversi menjadi hak pakai sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan konversi VI yaitu awalnya kepunyaan desa atau pemerintahan desa. Konsep aturan tanah bengkok kedepannya harus memohon permohonan hak agar bekas aset desa menjadi asetnya dengan cara permohonan hak kepada pejabat yang berwenang atas tanah yaitu dengan hak pakai. Kata kunci: desa, kelurahan dan tanah bengkok