IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI CARA ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 52 HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang) - Pinahayu Cintantya (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Pinahayu Cintantya, Dr. Yuliati, SH, LLM. dan Yenny Eta W., SH, M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: pinahayucintantya@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase di BPSK Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunkan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan populasi dan sampel dengan cara purposive sampling, serta bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase di BPSK Kota Malang dilakukakan sesuai dengan isi pasal 52 huruf a Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase di BPSK Kota Malang tidak terlepas dari adanya beberapa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat, faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor hukum dan faktor non hukum. Terhadap hambatan yang ada, terdapat beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Kata Kunci: Penyelesaian Sengkera Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Arbitrase. ABSTRACT This research discusses about the consumer controversy settlement through arbitration ways at CDSI located in Malang. In this research, the writer uses empiric juridical method, sociologic juridical method, with the collection of populations and samples by purposive sampling, also primary and secondary juristic material which were obtained and analyzed by qualitative-descriptive techniques. The settlement of consumer controversy through arbitration ways at CDSI of Malang is implemented based on the Republic of Indonesia Constitution in article 52, letter a, number 8, year 1999 (Consumer Protection). The implementation of consumer controversy settlement at CDSI of Malang is not detached from the presence of several factors that become supported and obstructed the implementation. Those factors consist of juristic and non-juristic factor. Towards the presence of obstruction, there are some efforts to do to overcome it. Keywords: Consumer Dispute Settlement, Consumer Dispute Settlement Institution, Arbitration.