Pemberatan Pidana Akibat Kehamilan Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak - Kukuh Kurniawan (Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS), 2024)
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif di Indonesia dan pemberatan pidana akibat kehamilan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa paksaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun regulasi tersebut tidak mengatur kehamilan sebagai akibat yang dapat memperberat sanksi pidana. Pemberatan pidana akibat kehamilan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa paksaan bahwa perbuatan yang dilarang memiliki sifat ketercelaan yang tinggi karena ancaman pidana relatif tinggi yaitu berada pada rentang 10-20 (sepuluh sampai dua puluh) tahun penjara. Rentang bobot ini jika dikaitkan dengan konsep maksimal umum dalam KUHP selama 20 (dua puluh) tahun penjara, maka kedua undang-undang merumuskan ½ (setengah) dari maksimal umum, hal ini menunjukkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama. Saran perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengakomodir akibat kehamilan sebagai keadaan tertentu yang dapat memperberat ancaman pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak