PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA. (Studi Di Universitas Brawijaya Malang) - Ornelia Prasetyasari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Ornelia Prasetyasari, Agus yulianto, S.H, M.H., Dr. Shinta Hadiyanti, S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : orneliaprasetyasari@gmail.com Abstrak Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara karena penghapusan barang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan barang milik negara. Hal ini dilatarbelakangi bahwa penghapusan barang merupakan langkah terakhir dalam upaya penertiban barang milik negara yang sangat penting dalam administrasi. Penghapusan barang tidak dapat dianggap mudah, sebab lamanya proses penghapusan barang milik negara dan dimungkinkan munculnya suatu kondisi dimana barang yang sudah tidak layak pakai, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki nilai ekonomis, dan sudah tidak dapat memberi kontribusi namun masih berada dalam pengurusan dan penguasaan suatu instansi pemerintahan. Hal tersebut yang akan membebani biaya operasional perawatan dan keamanan barang milik negara.   Kata kunci : penghapusan, barang milik negara.                                             Abstrack In this thesis, the author discusses the procedures of the abolition of state property because the removal of goods is very important in the management of state property. This is motivated that the abolition of goods is the final step in the enforcement efforts of state property which is very important in the administration. The abolition of goods can not be considered easy, because the lengthy process of the abolition of state property and the possible emergence of a condition in which the goods which have been unsuitable, not having benefits, not having economic value, and has been unable to contribute but remained in the management and control of any public authority. It will burden the operational costs of care and the safety of state property. Keywords : abolition, state property