IMPLEMENTASI PASAL 52 HURUF A UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang) - Dita Ernanda (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Dita Ernanda, Dr. Yuliati, S.H., L.LM dan Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ernandadita@gmail.com Abstrak : Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi antara konsumen dan pelaku usaha di BPSK Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan populasi dan sampel dengan cara purposive sampling, serta bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari responden secara objektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia. Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi di BPSK Kota Malang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan proses yang dijalani kedua belah pihak dalam bersengketa di BPSK juga sudah sesuai dengan isi pasal 52 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi yang dilakukan oleh BPSK Kota Malang tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam setiap proses pelaksanaannya. Abstract : This study discusses the consumer dispute resolution through mediation between consumers and businesses in the BPSK Malang. In this study the writer used juridical empirical research method, using sociological juridical approach by collecting population and sample by means of purposive sampling, as well as primary and secondary legal materials obtained from respondents objectively based on the fact that takes place, then linked them to the positive law in Indonesia. Consumer dispute resolution through mediation in BPSK Malang carried out in accordance with the procedures and process performed by both sides in the dispute in BPSK have also been in conformity with the contents of article 52 letter a Consumer Protection Law. Consumer dispute resolution through mediation conducted by BPSK Malang was not regardless of supporting factors and inhibiting in any implementation process. Kata kunci: Mediasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen