Rekomendasi Untuk pengesahan RUU KUHP - Priliska Salsabila; Esti Ningrum; Haris Kusumawardana; Iskatrinah (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2015)
Pembaharuan   hukum   pidana      (Penal Reform) terus  diupayakan  oleh   pemerintah untuk    mewujudkan   bangunan   negara Indonesia    sebagai   negara   hukum   yang berdasarkan    Pancasila   dan   UUD   1945. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan pembentukan undang-undang hukum pidana yang  sesuai  dengan  kebutuhan  waktu  dan jaman     hingga   sekedar     meng-insert (menyisipkan)  pasal  tertentu  dalam produk perundangan yang sudah ada.  Namun semua usaha tersebut belum menjadi sebuah kerjua besar   bagi  kegiatan  pembaharuan  hukum pidana di Indonesia. Sebuah kerja besar yang banyak dinanti adalah terwujudnya kodifikasi hukum pidana Indonesia yang baru yaitu Kitab Undang-undang   Hukum   Pidana   (KUHP) sebagai  ganti  atas   Kitab   Undang-undang Hukum    Pidana    (KUHP)    positif    yang merupakan  terjemahan  dari   Wetboek  van Strafrechtvoor Netherlands Indie (WVSNI).Kodifikasi dan unifikasi  hukum merupakan kebutuhan  dalam upaya membangun sistem  hukum nasional.  KUHP adalah produk perundangan yang diharapkan dapat meujudkan cita-cita suatu kodifikasi dan unifikasi    hukum   pidana    di   Indonesia Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik karena merupakan basil dari rekodifikasibukum   pidana     nasional      Indonesia. Karakteristik ini berbeda dengan Rancangan Undang-Undang   (RUU)   lainnya.    Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam  RKUHP  ini,    maka  segala  macarn ketentuan    perundang-undangan   pidana menjadi     tersatukan    (terunifikasikan) (Moeljatno,2008: 18)  secara sistematis dalam satu buku khusus.