TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAHNYA PERKAWINAN - Eti Mul Erowati (Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2017)
Dengan diberlakukannya Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan makasegala masalah perkawinan dan akibatnya tundukpada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanbagaimana sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian inidilakukan dengan metode yuridis normatif dengandata sekunder yang diperoleh dari buku-buku,literatur dan pendapat para ahli serta peraturanperundang-undangan yang berlaku. DalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telahmengatur sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat1 dengan menyebutkan bahwa perkawinan adalahsah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagama dan kepercayaannya itu.Pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat bagisahnya perkawinan, dan untuk mencatatperkawinan oleh pegawai pencatat tidakdisyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukandihadapannya, tetapi bisa dilakukan di luarkesaksiannya asal ada bukti kesaksian yangotentik tentang telah dilangsungkannya perkawinanmenurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Jika sahnya suatu perkawinan tidak didasarkanatas pencatatan di kantor Pencatat Perkawinanmaka konsekuensi yuridisnya bahwa “Setiapperkawinan yang dilakukan sepanjang dilakukanmenurut hukum masing-masing agama dankepercayaan itu Pasal 2 ayat (1) haruslah dianggapsah menurut hukum. Adapun pencatatanperkawinan hanyalah merupakan tindakanadministratif saja.