BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM MELALUI SITUS ONLINE (KajianTerhadapUndang – UndangRepublik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentangHakCiptadanUndang – UndangRepublik Indonesia No. 11 tahun 2008 ten - Dwi Setya Indra Saputra (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Dwi Setya Indra Saputra, Dr.Yuliati,S.H,LLM., Ardi Ferdian,S.H,MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya devilzeight@gmail.com Abstrak   Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan terjadinya tindak pidana baru, salah satunya adalah pembajakan melalui internet, pembajakan ini meliputi lagu, film, karya tulis, dll. Muncul permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terkait tindak pidana pembajakan sinematografi melalui media internet, serta apakah pelaku pembajakan sinematografi dapat dipidana. Negara telah memberikan perlindungan melalui Undang-Undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yaitu pada pasal 9 ayat (1) tentang hak ekslusif pencipta terhadap ciptaannya dan  pasal 40 ayat (1) mengenai bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Indonesia, pasal 113 ayat (3) mengenai pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pembajakan, Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu pada pasal 27 ayat (1) mengenai mendistribusikan atau menyebarkan luaskan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan penjelasan dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara, pelaku tindak pidana pembajakan film ini dapat dipidana karena pasal 9 ayat(1) point b menyatakan bahwa penggandaan ciptaan dalam bentuk apapun, ini berarti sudah mencangkup melalui internet juga dan pada pasal 113 ayat (3) mengenai sanksi bagi pelaku pembajakannya. Dapat disimpulkan bahwa negara sudah memberikan perlindungan hak cipta terhadap tindak pidana pembajakan sinematografi melalui perundang-undangan no.28 tahun 2014 tentang hak cipta serta Undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut saya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia masih dirasa kurang karena untuk  penentuan pelaku pembajakan sinematografi melalui situs online ini masih susah untuk ditentukan karena perundang-undangan terkait tidak ada yang menyebutkan secara jelas.     Kata Kunci : Bentuk perlindungan Hukum, pembajakan, situs online   THE FORM OF THE LEGAL PROTECTION OF CINEMATOGRAPHY COPYRIGHT AGAINSTONLINE PIRACY (A Study on the Constitution of Republic of Indonesia No. 28 year 2014 on Copyright and the Constitution of the Republic of Indonesia No. 11 year 2008 on Electronic Information and Transactions) Dwi Setya Indra Saputra, Dr.Yuliati, S.H, LLM., Ardi Ferdian, S.H, MKn. UB Faculty of Law devilzeight@gmail.com   Abstract Rapid technological developments lead to new criminal offenses. One of which is internet piracy of songs, films, papers, etc. The research problems raised are what forms of legal protection should be granted by the state in regard with cinematographic piracy offenses via the Internet, as well as whether the offender can be convicted of cinematographypiracy. The state has provided protection through Act no. 28 year 2014 on copyright, namely in article 9, paragraph (1) of the exclusive right of the creator to his creation, and article 40 paragraph (1) of the forms of creation that is protected by Indonesia, Article 113 paragraph (3) regarding sanctions for perpetrators of criminal acts of piracy; Act no.11 of 2008 onelectronic information and transactions, namely article 27 paragraph (1) concerning distribution of electronic documents  which violate decency. Based on the explanation of forms of legal protection provided by the State, the crime ofmovie piracy can be imprisoned for Article 9, paragraph (1) point b stating that the doubling of creation in any form . It means that it already covers over the internet as well and in article 113 paragraph (3 ) on sanctions for perpetrators of piracy. It can be concluded that the country has provided  copyright protection against cinematography piracy offenses through law no.28 year 2014 on copyright as well as the Law no. 11 of 2008 on electronic information and transactions. I believe that the protection provided by the government of Indonesia is still considered lacking due to the determination of the perpetrators of piracy cinematography through an online site that is still hard to implement becausethere is not any relevant legislation making any mention about it clearly. Keywords: Forms of Legal protection, piracy, online sites