Implementasi Governansi Digital Di Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga: Analisis Transformasi Kebijakan Menuju Optimalisasi Bonus Demografi Indonesia - Alfa Rehan Oktori Rahmadana (Advances In Education Journal, 2025)
Indonesia tengah memasuki fase krusial bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga 2040, menghadirkan peluang besar sekaligus risiko apabila tidak dikelola secara strategis. Transformasi governansi digital di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menjadi fondasi utama dalam memperkuat kualitas kebijakan kependudukan melalui modernisasi pendataan, peningkatan akurasi informasi keluarga, serta integrasi sistem lintas program dan lembaga. Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan aplikasi-aplikasi digital terkait memungkinkan proses pengambilan keputusan bergerak dari model manual yang lambat menuju mekanisme berbasis bukti yang real-time dan responsif. Namun, implementasi digital governance masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur desa, fragmentasi sistem birokrasi, dan persoalan keamanan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus instrumental di BKKBN untuk menganalisis arsitektur governansi digital, tantangan struktural implementasinya, dan kontribusinya terhadap optimalisasi bonus demografi melalui refocusing Program Bangga Kencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governansi digital tidak hanya memperkuat efektivitas pendataan dan monitoring, tetapi juga meningkatkan ketepatan intervensi stunting, kualitas ketahanan keluarga, serta efisiensi kebijakan reproduksi dan pembangunan keluarga. Dengan tata kelola digital yang matang dan kolaboratif, Program Bangga Kencana berpotensi menjadi katalis utama dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal menuju visi Indonesia Emas 2045.