PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGEMBANG YANG MELANGGAR KEWAJIBAN KEPEMILIKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (Studi di Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember) - Ervian Dwi Agung Prasetyo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017)
Ervian Dwi Agung Prasetyo, Dr.Istislam, S.H., M.Hum.,Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :eervianeda@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintas.Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena masih banyaknyagedung dan bangunan sebagai pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang memberikan dampak pada lalu lintas tetapi belum memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jember.Oleh karena itu perlunya mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengembang Yang Melanggar Kewajiban Kepemilikan Analisis Dampak Lalu Lintasyang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum administrasi Negara terhadap pengembang yang melanggar kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Jemberbeserta kendaladan upayayang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam proses penegakan hukum administrasi terkait kewajiban kepemilikan analisis dampak lalu lintas. Hasil penelitian membuktikan bahwa bahwa pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pengembang atau pemilik suatu bangunan yang termasuk kreterian wajib memiliki analisis dampak lalu lintasbelum maksimal.Sedangkan faktor yang yang menjadi kendala penegakan hukum administrasi, yakni tidak adanya peraturan daerah yang mengatur terkait analisis dampak lalu lintas, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor dari kebudayaan dan faktor penegak hukum itu sendiri.Solusi yang telah dilakukan adalah menyusun rancangan peraturan daerah tentang lalu lintas terkait analisis dampak lalu lintas.Mengagendakan pembuatan pelayanan umum satu atap dan menambah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja serta memperbanyak program penyuluhanansecara langsungs ataupun melalui media online media cetak. Kata Kunci :Penegakan Hukum Administrasi Negara, Analisis Dampak Lalu Lintas ABSTRACT The issue raised in this undergraduate thesis is the issue of the state administration law enforcement against developers who violate Liability of traffic impact analysis owner. The theme is chosen because there are many buildings and facilities as the center of activities, settlements and infrastructure that have impacts on traffic but do not have traffic impact analysis documents in Jember district. Hence it is necessary to know how is the state administration law enforcement against developers who violate liability traffic impact analysisowners conducted by the Department of Transportation and Civil Service Police Unit Jember.The purpose of this study is to analyze the implementation of administrative law enforcement state against developers who violate the obligations of analysis of the impact of trafficownership in Jember along with the constraints experienced and efforts made by the Department of Transportation and Civil Service Police Unit Jember in the process of administrative law enforcement related to the obligations of analysis of the impact trafficownership. The findings of the research prove that the implementation of administrative law enforcement against the developer or owner of a building that is subjected to have traffic impact analysis is not well implemented. The factors that constrain the administrative law enforcementare the absence of local regulations governing related traffic impact analysis, the lack of facilities, factors of society, factors of culture as well as law enforcement apparatus. The solution that has been done is drafting a local regulation of traffic related with traffic impact analysis and planning on making one stop public services and increasing the number of civil service police unit personnel as well as increasing socialization program directly or through online and printed media. Keywords: State Administration Law Enforcement, Traffic Impact Analysis.