KEBIJAKAN KONTROVERSIAL KEPALA DAERAH (Analisis Hukum kebijakan walikota Bengkulu tentang Sholat Berjamah Berhadiah) - Imam Mahdi (Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 2014)
Salah satu kewenangan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalahmengeluarkan kebijakan, yaitu seperangkat hukum administrasi Negara yang diperuntukan dalamrangka mengisi celah hukum, karena pada dasarnya Kepala Daerah dalam bertindak harusberdasarkan legalitas hukum. Ketika kebijakan Kepala Daerah yang dibuat menimbulkan pro dankontra di tengah masyarakat, maka kebijakan tersebut diistilahkan dengan “kebijakankontropersial” tulisan ini mengkaji kebijakan Kepala Daerah yang menurut Penulis mengandungunsur kotropersial, yaitu pemberian hadiah berupa mobil kepada masyarakat yang rajinmelaksanakan sholat zuhur berjamah di salah satu masjid. Tulisan ini didasarkan pada literaturhukum administrasi Negara dan bahan bacaan yang tersebar di berbagai media yang relevan