DISKURSUS HUKUM: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 - M. Tasbir Rais (Jurnal Hukum Unsulbar, 2021)
Covid-19 merupakan masalah krusial yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penyebaran Covid-19 ini adalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik aspek kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam upaya menangani penyebaran Covid-19 telah mengeluarkan berbagai kebijakan atau aturan hukum terkait dengan Covid-19 yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dengan kata lain, Indonesia berjuang atau berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penularan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan wilayah provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia.Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Teknik yang dilakukan adalah melakukan survei literatur akademis terkait pada bidang dan permasalahan yang dibahas. Dalam konteks ini, keilmuan hukum untuk memeroleh berbagai konsep yang disesuaikan dengan kajian memahami kebenaran dalam perspektif tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. Penelitian normatif ini menemukan fakta bahwa Covid-19 yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk Indonesia mendorong pemerintah melakukan upaya dengan mengambil kebijakan penanganan Covid-19. Inilah langkah tepat dan bukti tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari Covid-19 yang semakin menunjukkan gejala peningkatan penularannya.