FUNGSI, KEWENANGAN DAN PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA - Dian Furqani Tenrilawa Dian Furqani Tenrilawa (Jurnal Hukum Unsulbar, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis tentang kedudukan dan fungsi Wakil Menteri Menteri berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis tentang posisi dan fungsi Wakil Menteri yang ideal dalam penyelenggaraan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu dalam menjalankan tugas-tugasnya oleh menteri-menteri yang bergerak pada kementerian tertentu, yang dipilih langsung oleh Presiden. Jika Presiden percaya bahwa ada beban kerja di suatu kementerian yang memerlukan penanganan khusus untuk meningkatkan organisasi kementerian tersebut, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 menetapkan bahwa menteri- menteri yang bergerak pada kementerian-kementerian tersebut. Secara umum, peran dan tugas Wakil Menteri adalah membantu Menteri merumuskan kebijakan kementerian. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menterinya. Wakil Menteri dapat berasal dari jenjang karir pegawai negeri sipil atau dari kalangan non-pegawai negeri sipil, seperti pengusaha. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai jabatan politik. Perpres No. 60 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang Wakil Menteri. 2) Posisi dan fungsi ideal Wakil Menteri: Tugas kementerian tertentu terletak dalam organiasi dan tata laksana (orta) kementerian tersebut. Sebagai persyaratan Pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008, beban kerja yang membutuhkan rincian dapat dipilah-pilah sesuai dengan tanggung jawab kementerian