PROBLEMATIKA SOSIAL PASCA PERNIKAHAN SIRRI: Studi Kasus Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor - Arif Daman Huri; Adang Djumhur Salikin; Sugianto Sugianto (INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM), 2024)
Kecamatan Tamansari yang berada dibawah naungan Kabupaten Bogor merupakan kecamatan jumlah yang cukup tinggi melakukan pernikahan sirri. Setidaknya terdapat sekitar 76 pasangan pada tahun 2022. Pasca pernikahan, banyak masyarakat yang mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Tamansari. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap fenomena ini, cara KUA Tamansari mengatasi problematika sosial ini, serta dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan sirri di Tamansari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan warga sekitar, wawancara, dokumentasi, dan analis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki usaha yang cukup banyak dan bervariasi. Diantaranya adalah, Pertama: Pihak KUA melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak pernikahan sirri yang mungkin dihadapi masyarakat dikemudian hari. Kedua: Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan melalui program keluarga bahagia yang langsung dilakukan oleh penyuluh-penyuluh dan Badan Penasehat Perkawinan di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin laki dan perempuan dan wali-wali nikah. Ketiga: Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti Pengadilan Agama Kabupaten Cibinong, Kantor Kecamatan Tamansari, dan pegawai pembantu pencatat nikah/amil-amil desa beserta staff yang melakukan penyuluhan setiap bulanannya kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa, Kantor Urusan Agama, dan fasilitas umum yang tersedia di Kecamatan Tamansari. Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan ini adalah kesulitan pengurusan administrasi pencatatan sipil pelaku nikah sirri, kesulitan melaksanakan pernikahan kembali di KUA jika pernikahan sirri berujung pada perceraian, pihak isteri rawan tidak mendapatkan haknya, suami lebih leluasa meninggalkan kewajiban dan melakukan poligami liar, Pandangan negatif masyarakat, tidak adanya kejelasan status isteri dan anak, dan dampak positif yang mungkin ditimbulkan seperti mengurangi beban dan tanggung jawab perempuan dan meminimalisir sex bebas dan perzinaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat tamansari dan daerah lainnya serta dapat bahu membahu bersama kua tamansari dalam menyelesaikan fenomena ini terutama dalam peningkatan kesadaran masyarakat agar taat pada peraturan dan undang-undang yang berlaku dengan tertib adminstrasi pernikahan yang merupakan hubungan yang sangat sakral multi dimensi.