PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI APARTEMEN ATAU RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN - Yusuf Saepul Zamil (Arena Hukum, 2017)
Abstract The construction of apartments or flats whose land comes from management rights on behalf of the government is very potential to cause disputes between the government, pengembangs and owners of apartments. This can happen when the owner of the apartment will extend the Land Use Rights (HGB) over the land with the apartment's occupants being rejected by the government because the HGB on the land with the inhabitants of the apartment stands on the land with the right of management and coincidentally the government will use the land for the other interest. In this research, the analytic descriptive research specification is used, with normative legal approach method, that is approach method which focuses on library research which is secondary data supported by primary data. Ownership of apartments is evidenced by the certificate of Property Owned of Unit Flats should be equalized with the provisions of property rights such as ordinary residential homes, property rights there is no term as long as the apartment building is still standing. Therefore, the legal protection that should be given by the government to the owners of the HGB land alongside their apartment stood on the Right of Management, by giving recommendation of extension of HGB on Land Together by paying user charges in accordance with the prevailing provisions.Abstrak Pembangunan apartemen atau rumah susun yang tanahnya berasal dari hak pengelolaan atas nama pemerintah sangat potensial menimbulkan sengketa antara pemerintah, pengembang dan pemilik apartemen. Sengketa tersebut dapat terjadi ketika pemilik apartemen bersama para penghuni apartemen akan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah. Permohonan tersebut akan ditolak oleh pemerintah karena HGB atas tanah tersebut berdiri di atas lahan yang berstatus hak pengelolaan dan pemerintah akan mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan umum. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan atas apartemen dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang harus dipersamakan dengan ketentuan hak milik seperti rumah hunian biasa, yaitu tidak ada jangka waktu sepanjang bangunan rumah susun masih berdiri. Bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan pemerintah terhadap pemilik satuan rumah susun yang HGB nya berdiri di atas Hak Pengelolaan, yaitu dengan memberikan rekomendasi perpanjangan HGB Atas Tanah Bersama dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.