PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HEWAN YANG DI LINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN : (30/PID.SUS-LH/2025/PN MND) - George M.I.M. Lamia (LEX CRIMEN, 2026)
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia yang memiliki berbagai jenis satwa liar dilindungi dan endemik. Namun, keberadaan satwa tersebut menghadapi ancaman serius akibat maraknya perdagangan ilegal yang dilakukan baik secara konvensional maupun melalui media elektronik. Perdagangan satwa dilindungi tidak hanya mengancam kelestarian spesies, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan satwa yang dilindungi serta penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd, pengadilan telah menerapkan ketentuan hukum secara represif terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi melalui pidana penjara dan denda. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan satwa dilindungi di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Satwa Dilindungi, Perdagangan Satwa Liar, Penegakan Hukum, Konservasi.