KEDUDUKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN - Supriyadi supriyadi (Arena Hukum, 2017)
AbstractThis research is motivated by the practice of buying and selling land rights with is preceded by a treaty called the Sale and Purchase Fastenings Agreement of Land Rights. The agreement is a pre-agreement before the implementation of sale and purchase of land rights. The issue raised is whether such agreements are acceptable in land laws. This paper is intended to obtain answers to these problems, and therefore could be used to form a more explicit legal norms regarding the Sale and Purchase Fastenings Agreement of Land Rights. This is a normative legal research using the conceptual approach and statute approach. The results shows that that: First, the legal position of the Sale and Purchase Fastenings Agreement of Land Rights can be accepted as the law of life in the practice of the people of Indonesia, as well as to fill the void of legal norms. Secondly, payment of the price of the Sale and Purchase Agreement Landrights does not result in the ownership of the land from the seller to the buyer, but only a downpayment or sign so. Third, legal protection for well-meaning potential buyers and has paid in the event of nullification agreement is given in the form of their absolute power and the clauses contained in the Sale and Purchase Fastenings Agreement of Land Rights. AbstrakDilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli dengan objek hak atas tanah yang  didahului dengan suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB-HAT). PPJB-HAT merupakan suatu bentuk perjanjian sebelum dilaksanakannya jual beli hak atas tanah. Isu yang mengemuka kemudian, apakah perjanjian tersebut dapat diterima dalam hukum pertanahan. Tulisan ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan tersebut dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk membentuk norma hukum yang lebih eksplisit mengenai PPJB-HAT. Dengan metode hukum normatif dan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, diperoleh jawaban, bahwa: Pertama, kedudukan hukum PPJB-HAT dapat diterima sebagai hukum yang hidup dalam praktik masyarakat Indonesia, serta untuk mengisi kekosongan norma hukum. Kedua, pembayaran lunas terhadap harga dalam PPJB-HAT belum mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, namun hanya merupakan panjar atau tanda jadi.  Ketiga, perlindungan hukum bagi calon pembeli yang beritikat baik dan telah membayar lunas dalam hal terjadi kebatalan perjanjian diberikan dalam bentuk adanya kuasa mutlak dan klausula yang tercantum dalam PPJB-HAT.