PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS PENELANTARAN ANAK DI BEKASI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM - Alisa Nurul Izza; Kosim; Naeila Rifatil Muna (Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 2026)
Tindak penelantaran anak masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang cukup sering terjadi di Indonesia dengan konsekuensi serius terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Peristiwa yang menimpa seorang anak berkebutuhan khusus yang dirantai oleh orang tuanya di Bekasi menunjukkan lemahnya perlindungan anak dalam lingkungan keluarga sekaligus memperlihatkan sifat multidimensional persoalan penelantaran anak dari perspektif hukum dan psikologi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana hukum Islam dan hukum perlindungan anak merespons kasus penelantaran anak, sekaligus menelaah fenomena tersebut melalui perspektif psikologi hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan psikologi hukum. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan laporan yang relevan mengenai kasus Bekasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui interpretasi hukum dan perbandingan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum perlindungan anak sama-sama melarang praktik penelantaran anak karena melanggar hak-hak anak dan mengganggu kesejahteraannya. Dalam hukum Islam, penelantaran anak tergolong sebagai jarimah ta'zir yang bentuk serta kadar hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, sedangkan dalam hukum perlindungan anak pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda. Dari perspektif psikologi hukum, tindakan penelantaran berkaitan dengan kegagalan pola pengasuhan, lemahnya regulasi emosi, dan tekanan psikologis dalam keluarga yang pada akhirnya menimbulkan trauma psikologis, hambatan perkembangan sosial, serta hilangnya rasa aman pada anak. Oleh karena itu, penanganan kasus penelantaran anak memerlukan tidak hanya pendekatan represif melalui penghukuman, tetapi juga intervensi rehabilitatif dan preventif.