Peran Regulasi Daerah dalam Menangani Diskriminasi Sosial di Kota Kupang: Perspektif Ilmu Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia - Brampi Soniman Sae; Nining Lestari Da Silva; Benediktus Kusuma Tafuli; Intan Yulintri Sopaba; Welmi Ananda Ngongo; Fadil Mas’ud (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik, 2026)
Diskriminasi sosial masih menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Kupang. Diskriminasi dapat terjadi tidak hanya melalui tindakan individu, tetapi juga melalui kebijakan daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada prinsip kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi daerah dalam menangani dan mencegah diskriminasi sosial di Kota Kupang serta mengkaji pengintegrasian perspektif HAM dalam pembentukan kebijakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi daerah memiliki peranan penting dalam melindungi kelompok rentan, mewujudkan keadilan sosial, dan menjaga harmonisasi masyarakat multikultural. Namun, pelaksanaan regulasi masih menghadapi hambatan berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, integrasi prinsip HAM dalam regulasi daerah diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi di Kota Kupang.