Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Cibingbin (Studi Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg) - Adi Suseno; Hudi Yusuf (Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2026)
Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu bentuk penyimpangan keuangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dana bergulir yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat sering kali disalahgunakan melalui mekanisme pinjaman fiktif, penyalahgunaan kewenangan, serta penggunaan dana untuk kepentingan pribadi oleh pengelola program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Cibingbin Kabupaten Kuningan serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 108/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh pengurus UPK Cibingbin dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Penyimpangan dilakukan melalui pemberian pinjaman kepada kelompok simpan pinjam perempuan fiktif, penggunaan dana pengembalian pinjaman untuk kepentingan pribadi, serta penggunaan dana operasional UPK yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola dana bergulir, peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan program pemberdayaan masyarakat, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana PNPM di tingkat daerah. Selain itu, pengawasan terhadap mekanisme pencairan dan pengembalian dana bergulir juga perlu diperketat agar program pemberdayaan masyarakat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.