Pengaruh Jumlah Kantor Bank, Peran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Non Performing Loan terhadap Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai Variabel Moderasi - Anisha Rosevita Dewi; Ivan Yudianto (Journal Social Society, 2026)
Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peran perbankan, kebijakan pemerintah daerah, serta kondisi ekonomi regional. Penyaluran KUR merupakan pilar penting dalam pemberdayaan ekonomi daerah, khususnya bagi sektor UMKM di Jawa Barat. Namun, efektivitas penyaluran ini seringkali dipengaruhi oleh aksesibilitas perbankan, kebijakan pemerintah, dan profil risiko kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor bank, peran pemerintah daerah, dan tingkat non-performing loan (NPL) terhadap penyaluran KUR baik secara langsung maupun dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dengan teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan ketersediaan data sehingga diperoleh 27 wilayah (18 kabupaten dan 9 kota) selama periode 2021–2024, instrumen penelitian berupa dokumentasi data sekunder dari instansi resmi, serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan dan publikasi statistik terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dan moderated regression analysis (MRA) menggunakan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran KUR, sedangkan peran pemerintah daerah berpengaruh signifikan namun negatif. Variabel NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran KUR. Selain itu, PDRB mampu memperkuat pengaruh jumlah kantor bank terhadap penyaluran KUR, tetapi tidak memoderasi pengaruh pemerintah daerah dan NPL. Penelitian ini menegaskan bahwa aksesibilitas perbankan menjadi faktor utama dalam penyaluran KUR sehingga diperlukan optimalisasi kebijakan daerah dan peningkatan literasi keuangan pelaku usaha.