Analisis Etika Komunikasi Pejabat Publik Berdasarkan Model Komunikasi Harold D. Lasswell - Ayu Nurchasanah; Arif Zainudin; Akhmad Habibullah (ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2026)
Di era digital, etika komunikasi pejabat publik menjadi isu yang sangat sensitif karena setiap pernyataan dapat dengan cepat tersebar dan memengaruhi opini masyarakat. Kasus slip of the tongue Adies Kadir terkait kenaikan tunjangan DPR, diksi kontroversial Ahmad Sahroni, aksi joget Eko Patrio dan Uya Kuya, hingga video deepfake yang menyeret nama Sri Mulyani menunjukkan meningkatnya problem etika komunikasi di ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis etika komunikasi pejabat publik berdasarkan teori komunikasi Harold Dwight Lasswell. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berupa pemberitaan media online dan konten YouTube Mahkamah Dewan Kehormatan selama Agustus–September 2025. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik berbantuan NVivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan pola komunikasi pejabat publik yang problematik, minim empati, dan rendah tanggung jawab sosial sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta memicu disinformasi. Temuan ini juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan kode etik ASN dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (2) poin i mengenai kewajiban penyampaian informasi secara benar dan tidak menyesatkan.