Celah Hukum dalam Sistem Pengelolaan Limbah di Indonesia: Perspektif Green Criminology - Nur Fadhilah Mappaselleng; Zul Khaidir Kadir (Bina Hukum Lingkungan, 2026)
ABSTRAKUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan negara menjamin sistem pengelolaan limbah yang melindungi keberlanjutan ekosistem. Namun, kajian yang ada masih lebih banyak berfokus pada implementasi dan penegakan hukum, sehingga belum memadai untuk menjelaskan bagaimana struktur hukum di Indonesia justru menyisakan celah regulasi yang memungkinkan berlangsungnya praktik destruktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dua bentuk utama celah hukum dalam sistem pengelolaan limbah, yaitu ambiguitas dalam klasifikasi limbah dan fragmentasi kelembagaan dalam pengawasan, serta menganalisisnya melalui pendekatan kriminologi hijau. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dalam perspektif green criminology untuk menjelaskn sejauh mana bahaya ekologi dapat terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur hukum yang longgar dan prosedural tidak mampu menandai batas teknis antara limbah berbahaya dan bahan baku industri, serta gagal menciptakan sistem pengawasan yang terkoordinasi lintas institusi. Dalam kondisi ini, kejahatan lingkungan tidak dilakukan melalui pelanggaran eksplisit, melainkan berlangsung melalui mekanisme legal yang disediakan oleh desain regulasi. Pendekatan green criminology menegaskan bahwa negara bertindak sebagai fasilitator impunitas ekologis melalui hukum yang permisif terhadap tekanan ekonomi. Oleh karena itu, reformulasi struktural terhadap orientasi hukum menjadi prasyarat untuk membatasi kerusakan ekologis yang berlangsung sebagai bentuk kekerasan terstruktur dan dilegitimasi secara hukum.Kata kunci: celah hukum; green criminology; pengelolaan limbah. ABSTRACTLaw Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management obliges the state to ensure a waste management system that protects ecological sustainability. However, existing studies still focus more on implementation and law enforcement, and are therefore not yet sufficient to explain how Indonesia’s legal structure itself leaves regulatory loopholes that allow destructive practices to persist. This study aims to identify two main forms of legal loopholes in the waste management system, namely ambiguity in waste classification and institutional fragmentation in supervision, and to analyse them through a green criminology approach. This research employs a normative legal method with a conceptual approach from the perspective of green criminology to explain the extent to which ecological harm may occur. The findings show that a loose and procedural legal structure is unable to define the technical boundary between hazardous waste and industrial raw materials, while also failing to establish a coordinated system of supervision across institutions. Under these conditions, environmental crime does not occur through explicit violations, but rather through legal mechanisms enabled by regulatory design. From a green criminology perspective, the state acts as a facilitator of ecological impunity through laws that remain permissive toward economic pressures. Therefore, a structural reformulation of legal orientation is required as a prerequisite for limiting ecological harm that persists as a form of structured violence legitimated by law.Keywords: green criminology; regulatory loophole; waste governance.