UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN - Fahrizal H Jamal; Ruslan Renggong; Yulia A Hasan (Clavia, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan serta mengkaji hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses pengungkapan kasus perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berkembang melalui berbagai modus perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dengan tujuan eksploitasi ekonomi. Praktik perdagangan orang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi tetapi juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, penderitaan psikologis, dan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen perkara, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan polisi, penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap para tersangka yang terlibat dalam perekrutan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Hambatan yang dihadapi penyidik meliputi keterbatasan jumlah personel, keterbatasan fasilitas operasional, keterbatasan anggaran, kesulitan menghadirkan saksi dan korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan praktik perdagangan orang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. This study aims to analyze efforts to resolve criminal cases of human trafficking against Indonesian migrant workers within the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police and to examine the obstacles faced by investigators in the process of uncovering human trafficking cases. Human trafficking is a transnational crime that develops through various modes of illegal recruitment and deployment of Indonesian migrant workers for economic exploitation. Human trafficking practices not only cause economic losses but also result in violations of human rights, psychological suffering, and uncertainty regarding legal protection for victims. This study employed a normative empirical research method with a qualitative approach. The research data consisted of primary data obtained through interviews with investigators of the Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police and secondary data obtained through literature studies, case documents, and statutory regulations related to human trafficking crimes. Data analysis was conducted qualitatively through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on legal facts obtained during the research process. The findings indicate that efforts to resolve human trafficking cases were carried out through stages of police report reception, investigation, case exposure, inquiry, arrest, and detention of suspects involved in the illegal recruitment of Indonesian migrant workers. The obstacles faced by investigators included limited personnel, inadequate operational facilities, budget constraints, difficulties in presenting witnesses and victims, and low public awareness in reporting human trafficking practices. This study is expected to contribute to the development of criminal law studies and serve as evaluation material for law enforcement authorities in improving the effectiveness of handling human trafficking crimes in Indonesia.