Fenomena Saham Gorengan dan Tantangan Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia: Analisis terhadap 32 Kasus Manipulasi oleh OJK Tahun 2026 - Yunita Sarah Rosalinda; Ghina Nisrina; Sang Ayu Putu Rahayu (JURNAL ILMIAH NUSANTARA, 2026)
Fenomena saham gorengan merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam aktivitas pasar modal yang semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya partisipasi investor ritel. Praktik ini umumnya dilakukan melalui skema manipulasi pasar seperti pump and dump, transaksi semu, serta penggunaan rekening nominee yang bertujuan untuk menciptakan ilusi permintaan dan pergerakan harga saham. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2026, terdapat 32 kasus dugaan manipulasi pasar yang sedang dalam proses penanganan, yang sebagian di antaranya melibatkan peran influencer media sosial dalam memengaruhi keputusan investasi publik. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola manipulasi pasar dari konvensional menuju digital yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena saham gorengan serta mengevaluasi tantangan penegakan hukum yang dihadapi oleh otoritas pengawas dalam menanggulangi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta didukung oleh studi kasus dan literatur terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan guna menilai efektivitas penegakan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai manipulasi pasar telah diatur secara tegas, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan dalam pembuktian, perkembangan modus operandi berbasis digital, serta belum optimalnya efektivitas sanksi yang dijatuhkan. Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan masyarakat juga turut memperparah kerentanan investor terhadap praktik manipulatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, serta penegakan sanksi yang lebih tegas guna menciptakan pasar modal yang adil, transparan, dan berintegritas.