Framework for Gender Responsive and Disability Inclusion in East Java Public Transportation under the Astacita Mandate - Arini Sulistyowati; Dwi Hardaningtyas; Novita Maulida Ikmal; Wahyu Siti Solikha; Rurin Shahrani (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 2026)
Public transportation is a fundamental right for all citizens, particularly for persons with disabilities and other vulnerable groups. Although transportation infrastructure in East Java has seen continuous improvement, numerous transit modes remain inaccessible to these demographics. Consequently, an evaluation framework for inclusive public transportation is critical to ensure public accountability, advance the Sustainable Development Goals (SDGs), align with the fourth point of Astacita, and provide a diagnostic tool to guide systemic and infrastructural upgrades. This study employs a mixed-methods approach to comprehensively assess public transport inclusivity across Surabaya City, Gresik Regency, Sidoarjo Regency, and Madiun City. Data were gathered through semi-structured interviews and validated using triangulation analysis. The findings emphasize the necessity of a comprehensive evaluation framework that integrates physical accessibility, information dissemination, service quality, and policy dimensions. While the proposed framework aims to serve as a standardized assessment tool for improving transport inclusivity in East Java, this study reveals a critical gap: the current absence of a specific framework grounded in local primary data, regional context, participatory approaches, and intermodal integration. Addressing this gap requires local governments and service providers to proactively identify core issues and formulate data-driven strategic solutions.Transportasi publik merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Meskipun infrastruktur transportasi publik di Jawa Timur terus mengalami peningkatan, banyak moda transportasi yang hingga kini belum menyediakan aksesibilitas yang memadai. Oleh karena itu, sebuah framework (kerangka) evaluasi inklusivitas transportasi publik sangat krusial sebagai wujud akuntabilitas publik, dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta keselarasan dengan poin keempat Astacita. Framework ini juga berfungsi sebagai instrumen diagnostik untuk menilai penerapan prinsip inklusivitas sekaligus menjadi landasan dalam perbaikan sistem maupun sarana prasarana penunjang. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed-methods) untuk membedah secara komprehensif tingkat inklusivitas transportasi publik di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Madiun. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang kemudian divalidasi dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian menegaskan urgensi adanya kerangka evaluasi komprehensif yang mengintegrasikan aspek aksesibilitas fisik, sistem informasi, kualitas layanan, dan dimensi kebijakan. Meskipun framework yang diusulkan ini diproyeksikan menjadi standar pengukuran inklusivitas di Jawa Timur, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kerangka spesifik yang berakar pada data primer lokal, kontekstualisasi wilayah, pendekatan partisipatif, dan integrasi antarmoda masih belum tersedia. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah beserta penyedia layanan untuk secara proaktif mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi strategis yang digerakkan oleh data (data-driven).