Penguatan Peran RT dan RW dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Pustaka atas Kebijakan Peningkatan Insentif RT/RW di Kota Probolinggo - Husni Mubaroq; M Masyhuri (Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Desentralisasi pemerintahan di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan berbasis masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki posisi strategis sebagai lembaga kemasyarakatan yang berada paling dekat dengan warga serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam berbagai aktivitas pelayanan publik dan pembangunan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual penguatan peran RT dan RW dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui studi pustaka terhadap kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota Probolinggo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, yang memanfaatkan analisis dokumen kebijakan, literatur administrasi publik, serta kajian governance  lokal sebagai sumber data utama. Analisis dilakukan menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi konsep governance , kebijakan pemberdayaan kelembagaan komunitas, serta implikasi kebijakan peningkatan insentif RT/RW terhadap praktik tata kelola pemerintahan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa RT dan RW memiliki peran penting sebagai aktor komunitas dalam mendukung implementasi kebijakan publik, pengelolaan informasi sosial masyarakat, serta mobilisasi partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan. Kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota Probolinggo dapat dipahami sebagai strategi pemberdayaan kelembagaan komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan motivasi pelayanan, serta memperkuat legitimasi sosial RT/RW dalam struktur pemerintahan lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah berpotensi meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik serta memperkuat praktik community governance  yang partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penguatan peran RT/RW dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas.