Lex Digitalis, Lex Nullius: Policy Foundations for Digital Governance in The Global South - Sodiq Olalekan Omoola; Hasan Basri Bülbül; Khadijat Moromoke Ismail (Mimbar Hukum, 2026)
Abstract In the digital landscape, there is a pluralistic data governance norms or digital anarchy which can be jurisprudentially viewed as lack of order or multiple conflicting laws operating in a particular state. We attempt to investigate the jurisprudential claims of Lex Nullius in the Global South and the impact of the current Lex Digitalis by foreign private digital platform which rules emanating from the Global North, and how can this condition be theorized for the benefits of the Global South. In the context of data governance, digital anarchy is not a lack of norms; but non-state actors and digital platforms that create norms that impact sovereigns and citizens. Relying on comparative case studies, political theory, postcolonial doctrines, and policy analysis focused on the Global South countries, this paper examines the existing principles of sovereignty and jurisprudence theory to rethink the discourse on digital sovereignty. In this paper, we find that pairing Lex Digitalis with Lex Nullius provides a diagnosis of when digital governance is not just about regulatory gaps but the recolonisation of sovereigns. The paper offers a new way to think about sovereignty that sets boundaries on the power of digital platforms in the Global South. Abstrak Dalam lanskap digital, terdapat pluralisme norma tata kelola data atau anarki digital yang secara yurisprudensial dapat dipandang sebagai ketiadaan keteraturan ataupun keberadaan berbagai hukum yang saling bertentangan dan beroperasi dalam suatu negara. Artikel ini berupaya menyelidiki klaim-klaim yurisprudensial mengenai Lex Nullius di Dunia Selatan serta dampak dari Lex Digitalis yang saat ini dibentuk oleh platform digital privat asing dengan aturan yang berasal dari Dunia Utara, sekaligus menelaah bagaimana kondisi tersebut dapat diteoretisasikan demi kepentingan negara-negara Dunia Selatan. Dalam konteks tata kelola data, anarki digital bukanlah ketiadaan norma; sebaliknya, ia ditandai oleh aktor non-negara dan platform digital yang menciptakan norma-norma yang memengaruhi negara berdaulat maupun warga negaranya. Dengan bertumpu pada studi kasus komparatif, teori politik, doktrin pascakolonial, serta analisis kebijakan yang berfokus pada negara-negara Dunia Selatan, artikel ini mengkaji prinsip-prinsip kedaulatan dan teori yurisprudensi yang ada guna meninjau kembali diskursus mengenai kedaulatan digital. Artikel ini menemukan bahwa penggabungan konsep Lex Digitalis dan Lex Nullius memberikan kerangka diagnosis untuk memahami situasi ketika tata kelola digital tidak lagi sekadar berkaitan dengan kekosongan regulasi, melainkan merupakan bentuk rekolonisasi terhadap kedaulatan negara. Pada akhirnya, artikel ini menawarkan cara baru untuk memahami kedaulatan yang menetapkan batasbatas terhadap kekuasaan platform digital di negara-negara Dunia Selatan.