Implementasi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Pada Pemerintah Daerah Di Kota Gorontalo - Djaafar, Julia Brigit; Pala, Salsabila; Taalipu, Kurniawan; Monoarfa, Aqshal (JPS: Journal of Publicness Studies, 2026)
Perencanaan pembangunan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, khususnya terkait kesesuaian antara perencanaan dan implementasi, penerapan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif pada forum Musrenbang, dan telaah dokumen perencanaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan di Kota Gorontalo belum berjalan optimal. Terdapat kesenjangan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan, terutama pada sektor lingkungan hidup. Integrasi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan belum terlaksana secara seimbang karena dimensi lingkungan sering kali kurang menjadi prioritas saat terjadi tekanan fiskal daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang cenderung bersifat formalitas administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan publik yang substantif dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan utama, yaitu ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya sistem data perencanaan, serta pengaruh dinamika politik lokal terhadap arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan Bappeda, peningkatan kualitas partisipasi publik, integrasi indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta upaya peningkatan kemandirian fiskal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah secara lebih efektif dan terintegrasi.