Implementasi Kebijakan Penerimaan Prajurit TNI AD Jalur Afirmasi bagi Orang Asli Papua di Kodam XVIII/Kasuari - Nasution Ramdhani; Kusuma; Herlina Juni Risma Saragih (QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2026)
Konflik yang terjadi di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan sosial, politik, dan persepsi marginalisasi yang berdampak pada hubungan antara masyarakat dan negara. Dalam upaya memperkuat stabilitas wilayah, pemerintah melalui Kodam XVIII/Kasuari melaksanakan kebijakan penerimaan Prajurit TNI AD Calon Bintara Otonomi Khusus Orang Asli Papua (Caba Otsus OAP) Jalur Afirmasi sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat Papua dalam institusi pertahanan negara. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta mengkaji kontribusinya terhadap stabilitas keamanan dan integrasi nasional di Papua. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan desain studi kasus. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan dalam konteks sosial dan kelembagaan yang kompleks. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan afirmatif berjalan relatif efektif dan didukung oleh komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang jelas. Faktor pendukung utama meliputi komitmen organisasi, dukungan pemerintah daerah, dan penerimaan masyarakat, sedangkan kendala utama berasal dari kondisi geografis Papua dan kompleksitas koordinasi lintas lembaga. Kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan representasi Orang Asli Papua dalam institusi negara, penguatan hubungan antara masyarakat dan TNI AD, serta pembangunan kepercayaan yang mendukung stabilitas keamanan dan integrasi nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan rekrutmen afirmatif merupakan instrumen pertahanan yang bersifat inklusif dan strategis dalam mendukung stabilitas wilayah di Papua. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang program afirmatif terhadap dinamika keamanan dan integrasi sosial di berbagai wilayah Papua.