KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS ZONASI UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG TANPA DISKRIMINASI DAN BERKEADILAN - Alifta, Annisa Astri; Achmad, ' (Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 2020)
ABSTRAKTujuan   penelitian  ini  adalah   untuk  mengetahui   kebijakan   yang dibentuk   oleh Pemerintah   Kabupaten Wonogiri dalam   rangka melaksanakan sistem zonasi yang ditujukan untuk membentuk sekolah yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya  Kebijakan Kabupaten Wonogiri diatur melalui Keputusan Bupati Wonogiri  Nomor 176  Tahun  2019 tentang Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman  Kanak-Kanak, Sekolah DasarNegeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun  Pelajaran 2019/2020 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan  sistem zonasi berdasarkan  zona Rukun Tetangga. Keputusan tersebut pada dasarnya telah mewujudkan sekolah yang tanpa  diskriminasi dan berkeadilan,  namun dalam implementasinya   belum   sempurna. Persoalan tersebut muncul karena Adanya wilayah administrasi Kabupaten Wonogiri Yang belum masuk kedalam penetapan zona sehingga menimbulkan beberapa aspek  yang  sedikit bertentangan dengan prinsip tanpa diskriminasi dan berkeadilan. Kata Kunci: Sistem Zonasi, Kabupaten Wonogiri, Diskriminasi, Berkeadilan AbstrActThe purpose of this study was to determine the policies established by the Wonogiri Regency Government in order to implement a zoning system aimed at forming schools that are without discrimination and fair. The results of the study showed that the Wonogiri Regency Policy was regulated through the Decree of the Wonogiri  Regent No.  176 of 2019 concerning  the Determination of the Zonation of New Student Admissions in Kindergartens, Public Primary Schools and Public Middle Schools in the  2019/2020 Academic  Year in which  regulating  the implementation of the zoning system  based on the Neighborhood Association zone. The decision basically has created a school without discrimination and justice, but in its implementation it has not been perfect.  This problem arises  because  the  administrative  area of Wonogiri  Regency has not been included in the zoning, which causes several aspects that are slightly contrary to the principle of non-discrimination and justice. Keywords: Zoning System, Wonogiri Regency, Discrimination, Justice