MEREALISASIKAN WAJIB BELAJAR SMTP MELALUI PENDEKATAN DAYA TAMPUNG - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1989)
Hal tersebut di atas secara eksplisit dituangkan dalam GBHN 1988; dan itu membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan program wajib belajar pada tingkat SMTP perlu mendapatkan prioritas. Berkenaan dengan hal ini maka adanya semacam keinginan dari berbagai pihak, khususnya dari pihak pemerintah sendiri, untuk merealisasikan program wajib belajar SMTP di akhir Pelita V ini tentu saja bukan merupakan hal yang berlebihan.       Keinginan tersebut sesuai dengan Pasal 31 UUD 45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak  mendapatkan pengajaran (baca: pendidikan). Di samping itu tokoh pendidikan nasional Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, senantiasa menekankan betapa penting dan  bermanfaatnya memberikan pelayanan pendidikan pada "rakyat banyak".       Apabila secara konsepsual keinginan untuk merealisasikan wajib belajar SMTP tidak ada masalah, maka pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah alternatif apa  saja yang dapat dilakukan untuk merealisasikan keinginan tersebut. Hal ini perlu memperoleh perhatian berhubung dengan adanya kenyataan tentang masih  rendahnya daya  tampung SMTP pada berbagai wilayah  di  Indonesia; pada  hal program itu sendiri menuntut terpenuhinya daya tampung SMTP pada angka yang layak, idealnya antara 90% sampai 100%.