URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN GADAI SWASTA DENGAN SISTEM ONLINE - Annisa Hanifah; Budi Santoso Santoso; Ismail Navianto (Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018)
Abstract Nowadays Pawn Company has used business services activities with the system through media electronic (online). POJK Usaha Pergadaian is not enough to set the regulation. There is not a single phrase in the regulation about peculiarities of Pawn Company with online system. The regulations are required because the pawn process in online pawn is different on a general pawn, as an example of the assessments that must be performed by a certified estimator conducted at a pawnshop outlet, and it related to the delivery of goods, and what if the goods delivered are not items that have been assessed by the online estimator and related to the issues that concerning about the regulation of partnership license of the pawn company, whether including outlet or not. And Internet coverage that borderless becomes that matter itself. Even though, POJK Usaha Pergadaian regulate about the pawn company performs its activities in accordance with the territorial permits granted by OJK. Furthermore, the uncompletetly law condition caused by the absence of this online legal pawn regulation will caused to legal uncertainty. Keywords: Pawn Company, Online System and Legal Certainty. Abstrak Perkembangannya perusahaan gadai swasta ini telah ada yang menggunakan layanan kegiatan usaha dengan sistem melalui media elektronik (online). POJK Usaha Pergadaian nyatanya tidak cukup dalam mengatur. Tidak ada satu frasapun di dalam peraturan itu yang mengatur kekhasan perusahaan gadai online. Pengaturan dibutuhkan karena proses gadai dalam gadai online berbeda pada gadai umumnya. Sebagai contoh terkait penaksiran yang mana wajib dilakukan oleh penaksir bersertifikat dilakukan di outlet perusahaan gadai, terkait penyerahan barang, bagamaina jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir oleh penaksir secara online dan terkait permasalahan pengaturan izin kemitraan perusahaan gadai, apakah termasuk outlet atau bukan. Jangkauan internet yang menembus batas wilayah kota bahkan provinsi hingga batas negara menjadi problem tersendiri, padahal POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa perusahaan gadai melakukan kegiatannya sesuai dengan izin wilayah yang diberikan oleh OJK. Lebih lanjut kondisi uncompletetly law yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan (kekosongan hukum) gadai secara online ini pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.  Kata Kunci: Perusahaan Gadai, Sistem Online dan Kepastian Hukum.