Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Ajatappareng - Andi Athifah Amalia Achruh P; Alamsyah Agit; Mughni Latifah; Suhartono Suhartono (Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena teoretis dan empiris yang menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan secara otomatis, melainkan sangat bergantung pada kapasitas institusi, tata kelola lokal, dan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal serta kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Ajatappareng. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk mengukur derajat keterkaitan antarvariabel. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda yang sebelumnya telah dipastikan kelayakannya melalui serangkaian uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil analisis statistik mengungkapkan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan, variabel desentralisasi dan kemandirian daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Ajatappareng. Secara spesifik, setiap peningkatan desentralisasi diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, begitu pula dengan peningkatan kemandirian daerah yang memberikan dampak peningkatan yang selaras. Kedua variabel ini secara bersama-sama memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sebesar lima puluh satu persen, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal serta kemampuan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan terbukti efektif dalam memberikan keleluasaan yang strategis guna mengatur prioritas pembangunan secara lebih efisien dan memperluas kapasitas kerja pemerintah daerah.