UJIAN NASIONAL DIPERLUKAN - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 2006)
Sekitar tiga atau empat tahun silam saya diundang pimpinan Depdiknas untuk memberi masukan tentang sebaiknya evaluasi atau ujian nasional perlu dilanjutkan atau tidak. Di dalam pertemuan yang dihadiri pimpinan Depdiknas, serta pakar dan praktisi pendidikan dengan tegas saya katakan bahwa ujian nasional, apa pun namanya, sangat diperlukan dengan catatan pelaksanaannya harus memperhatikan asas kejujuran dan keadilan. Â  Â Â Â Â Â Â  Mengapa ujian nasional sangat diperlukan? Anak-anak Indonesia itu hampir tidak pernah berprestasi di tingkat internasional; misalnya dalam forum International Mathematic Olympiad (IMO) banyak kalah, dalam International Physic Olympiad (IPhO) hampir tak pernah menang, dalam Third International Mathemetic and Science Study (TIMSS) juga âkeokâ, dalam Asia-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) banyak âkawonipunâ, dsb. Di sisi lain hasil Ebtanas (waktu itu) dari tahun ke tahun juga âjeblokâ. Tanpa dilaksanakannya ujian nasional secara serius yang dapat membia-sakan mental siswa kita maka tradisi kekalahan tersebut bisa bertahan seumur hidup. Â  Â  Â Â Â Â Â Apa yang pernah saya katakan beberapa tahun silam itu kiranya perlu ditampilkan mengingat akhir-akhir ini, sebagaimana biasanya setelah hasil ujian diumumkan, pembicaraan mengenai ujian nasional terasa hangat kembali di masyarakat. Â  Â Â Â Â Â Â  Apabila kita perhatikan, ada sebagian anggota masyarakat yang minta ujian nasional tetap dipertahankan tetapi ada pula yang minta agar supaya ujian nasional segera dihentikan; tentu masing-masing dengan argumentasi yang pantas diperhatikan. Di sisi lain, semula pihak Depdiknas menyatakan tidak perlu dilakukan ujian nasional ulangan, bahkan Pak Jusuf Kalla selaku wakil presiden menyatakan tak perlu dilakukannya ujian nasional ulangan. Di sisi lain lagi, DPR RI meminta pemerintah segera mengadakan ujian nasional ulangan. Seolah-olah hanya karena masalah ujian nasional maka antara pemerintah dengan DPR harus saling âberhadapanâ.Â